Puluhan Mahasiswa Datangi KPU Tangsel

Admin LiSHAM, 15 November 2010
TANGERANG - Gabungan  mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Pamulang (Unpam), dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendatangi kantor KPUD di Jalan Maruga Raya, Ciputat, Tangerang Selatan.

Pasalnya mahasiswa menilai  KPUD Tangerang Selatan tidak bersikap profesional dengan menjalankan Pemilukada bersih, jujur dan adil. Dalam tuntutanya mahasiswa meminta agar KPUD Tangerang Profesional dan transparan serta mengedepankan kejujuran sehingga pada saatnya nanti tidak terpengaruh oleh  ajakan permainan kotor pihak yang kalah. Dalam Aksi  puluhan mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari Satpol PP Kota Tangerang Selatan dan aparat Kepolisian Metro Ciputat.

Sempat terjadi gesekan sebanyak dua kali dengan petugas Satpol PP. Namun, aksi dorong-dorongan itu tidak sampai berakhir ricuh samapai pada akhirnya mahasiswa ditemui oleh perwakilan dari anggota KPUD Tangerang Selatan  Samani yang juga alumni UIN Syarif Hidayatullah ini.

"KPUD Tangsel akan menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme dalam proses rekapitulasi suara yang masuk di masing-masing PPS," Saya minta kawan-kawan mahasiswa untuk bersabar sampai nanti penghitungan suara di laksanakan. terang Samani di depan puluhan mahasiswa. Setelah di mediasi oleh anggota KPUD Tangsel, puluhan mahasiswa pun membubarkan diri dengan damai dan tenang.

Koordinator aksi mahasiswa Agil Nopembryanto mengatakan, hasil penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan bisa memancing konflik horizontal.

"Hasil penelitian itu sudah menjelaskan adanya subjektivitas akan adanya pesanan politik dari salah satu pasangan calon. Konsekuensi dari semua itu adalah konflik horizontal antar massa pendukung masing-masing pasangan calon," jelasnya, di sela aksi demontrasi. (lis)

KPUD Pemalang Melaporkan Hasil Pemilu ke DPRD dan Bupati

Admin LiSHAM, 15 Oktober 2010

Setelah memenuhi seluruh ketentuan tahapan dan jadwal pemilukada, maka KPUD Pemalang akan menyerahkan laporan hasil Pemilukada Pemalang, pada Senin 15  Oktober hari ini. Menurut Abdul Hakim, Laporan Hasil Pemilukada Pemalang Kemungkinan akan disampaikan oleh seluruh anggota KPU dalam bentuk berkas calon terpilih kepada DPRD dan Bupati. 

Selanjutnya berkas yang berisi : hasil rekapitulasi perolehan suara pemilukada, hasil penetapan calon terpilih dan berkas pencalonan, oleh DPRD akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah yang nantinya akan dilanjutkan kepada Mendagri.

 

Sengaja hasil pemilukada baru disampaikan pada tanggal, 15 Nopember 2010 untuk memberi ruang/kesempatan kepada pasangan calon lain yang merasa keberatan terhadap hasil pemilu. Jika memang ada pasangan calon lain berhak mengajukan gugutan ke Mahkamah Konstitusi selama 3 hari (hari kerja ) atau mulai tanggal  8 – 9 Nopember 2010. dan Alhamdulillah, sampai tanggal 9 sore ternyata tidak ada gugatan yang masuk MK, dan demikian KPUD berhak meminta surat keterangan bahwa Hasil Pemilukada Pemalang  bersih “Tidak ada Gugatan dan upaya hukum apapun ”  dari pasangan calon peserta pemilukada Pemalang 2010, imbuhnya.

Selanjutnya hakim menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman LSM seperti LiSHAM, Paham, GPP serta semua pihak yang telah bekerjasama dengan KPUD Pemalang dalam rangka mensukseskan Pemilukada ini. Sekarang tinggal proses selanjutnya untuk menuju ke pelantikan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang untuk periode 2011 – 2015 yang menjadi wilayah kewenangan  DPRD. KPU selanjutnya tinggal membuat laporan kegiatan pemilukada dan laporan pertanggunjawaban keuangan yang bersumber dari APBD Pemalang.(lis)

THE HIKAM FORUM: GAYUS, MENGGAYUS, BERGAYUS, PERGAYUSAN, GAYUSIASI, GAYUS-MANIA, GAYUS SYNDROME, GAYUSAHOLIC

THE HIKAM FORUM: GAYUS, MENGGAYUS, BERGAYUS, PERGAYUSAN, GAYUSIASI, GAYUS-MANIA, GAYUS SYNDROME, GAYUSAHOLIC

LiSHAM: THE HIKAM FORUM: PRESIDEN OBAMA KE JAKARTA: SEKEDAR PELIPUR LARA ?

LiSHAM: THE HIKAM FORUM: PRESIDEN OBAMA KE JAKARTA: SEKEDAR PELIPUR LARA ?

THE HIKAM FORUM: PRESIDEN OBAMA KE JAKARTA: SEKEDAR PELIPUR LARA ?

THE HIKAM FORUM: PRESIDEN OBAMA KE JAKARTA: SEKEDAR PELIPUR LARA ?

Mencari Entitas Demokrasi Dalam Pemilukada

Admin LiSHAM, Oktober 2010.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung tampaknya tidak berhasil mewujudkan cita-cita demokrasi sepenuhnya, bahkan cita-cita otonomi daerah yang digadang-gadang dapat menjadi solusi dari ketimpangan pusat dan daerah. Lihat saja rangkaian Pemilukada yang sebagian telah berlangsung di berbagai daerah kota/kabupaten maupun provinsi  yang cenderung minim partisipasi dan berpotensi konflik. 

Di Pemilukada Pemalang sendiri yang dilaksanakan tanggal, 31 Oktober 2010 lalu, hanya 56 persen masyarakat yang menggunakan hak suaranya dari jumlah DPT 1.049. 961 atau sekitar 567.935 pemilih. Artinya, hampir dari separuh jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti pula lebih dari separuh penduduk Pemalang tidak ikut serta dalam menentukan nasib Pemalang kedepan. Padahal agenda ke depan Pemalang tidak bisa lepas dari  upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian Masyarakat, bahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap Pemalang.

Pemilukada memang banyak memberikan sumbangan dalam mempola dan membentuk penyadaran berdemokrasi. Bahkan Pemilukada mengarahkan masyarakat dalam menunjukan entitasnya sebagai masyarakat yang memiliki keadaban dan kearifan lokal. Sinergi dengan itu, aktualisasi dan civic education sebenarnya terletak pada tingkat partipasi politik rakyat di setiap agenda politik seperti pemilukada tersebut. Partisipasi politik yang lemah, berakibat pada tejadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal (baik unsur birokrasi maupun legislatif) sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat. 

Lembaga kekuasaan politik lokal (Partai, DPRD/Legeslatif dan Pemerintahan hasil Pemilu), acapkali setengah-setengah menjalankan fungsi politik dan kurang optimal dalam menjalankan peran sebagai pelayan aspirasi wong cilik. Miminmnya balasbudi politik inilah yang menjadi salah satu unsur yang melemahkan partisipasi masyarakat pada setiap pagelaran pemilukada.

Diantara negara-negara penganut paham demokrasi, Indonesia bisa jadi menempati urutan pertama yang paling sering menggelar Pemilu. Mulai dari Pilkades, Pilkada kabupaten kota/provinsi, Pilpres, dan Pileg. Seiring dengan OTDA yang kemudian menstimulasi lahirnya struktur pemerintahan baru, Pemilukada seakan menjadi acara ritual demokrasi sepanjang tahun bahkan sepanjang bulan. Lihat saja, pemilukada yang dilaksanakan pada tahun 2010, yang mencapai 246 kali pemilukada diseluruh Indonesia.

Jika kita tilik dari segi pembiayaan, proses Pemilukada telah menyedot anggaran yang sangat besar. Sebagai contoh mungkin rangkaian Pemilukada di Jawa tengah yang dilaksanakan di 17 daerah, rata-rata anggaran yang dibutuhkan Kisaran 15 Milyard untuk Kabupaten/Kota dan untuk tingkat Propinsi 500 Milyard (Suara Merdeka). Jika direkap, dari semua anggaran yang dikeluarkan dalam Pemilukada tersebut mencapai 1 trilliun lebih, anggaran yang sangat besar. 

Ternyata Pemilu memerlukan harga yang sangat mahal, jika saja anggaran tersebut  dijumlahkan untuk seluruh propinsi di Indonesia maka akan mencapai angka fantastis lebih dari 34 trilliun. Sementara, disisi lain potensi konflik didaerah akibat adanya gesekan-gesekan antar pendukung tidak terelakkan. Jika ini terus terjadi, maka akan menggangu kinerja pemerintah dan stabilitas keamanan nasional.

Pemilukada tentu lahir sebagai pengejawantahan demokrasi. Maka,  mestinya demokrasi harus didasari dengan niatan baik yang kemudian dijalankan berdasarkan proses-proses dan nilai-nilai yang akan menghasilkan sesuatu yang bernilai positif. Demokrasi bukan hanya berbicara hasil, tapi juga proses. Jika kemudian dalam proses demokrasi mencedrai kepentingan dan hak masyarakat maka hasil demokrasi tidak dapat dikatakan sebagai demokrasi. Karena berbeda adalah hal yang biasa, silang pendapat adalah sebuah kewajaran, tetapi jika kemudian kebersamaan terjual maka harus ada yang tergadaikan, yaitu makna demokrasi itu sendiri.

Tidak dipungkiri, demokrasi tentu mengimplikasikan adanya perbedaan pendapat dan sikap (Kullu Ro’sun Ro’ yun) bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Baik antar pemilih, maupun antara pemilih dan yang dipilih. Perbedaan itu tentunya merupakan hal yang sah-sah saja, lumrah, fitrah, bahkan dibenarkan dalam teori demokrasi. Sebab, demokrasi sejatinya memberikan ruang yang luas bagi setiap individu dalam mengekspresikan pendapat dan sikap atas keputusan bersama yang akan diambil.

Ketika telah lahir kepuasan bersama yang didukung suara mayoritas dan diasumsikan sebagai keputusan terbaik, maka menjadi kewajiban bagi setiap individu yang berbeda pendapat dan sikap itu untuk menghargai dan mendukung keputusan tersebut. Persoalanya adalah, ketika proses demokrasi hanya berorientasi pada ‘kursi kekuasaan’. Demokrasi akan dimaknai lain dan cenderung menyimpang dari nilai-nilai yang diharapkan. Demokrasi hanya akan menjadi kambing hitam dari persoalan pemilukada yang tidak lazim, dan menjadi pembenaran atas tindakan yang keliru. Jika ini terjadi, akan menyisakan jejak perbedaan antar individu yang berujung pada ketersinggungan sosial, perselisihan sosial, atau kerusuhan sosial. Bahkan dalam lingkup lebih mikro, perbedaan itu kerap membuat sesama anggota keluarga, sesama anggota keluarga saling menjelekkan, saling fitnah, bahkan saling bermusuhan. 

Jadi mau kemana cita-cita otonomi daerah mau dibawa, dan apakah Pemilukada model seperti ini harus dipertahankan ataukah kita perlu meriview kembali system demokrasi ala orde baru yang benci tapi kita rindu, dan mengembalikan anggaran Pemilukada yang besar itu kepada kesejahteraan rakyat.

LiSHAM; Gayus Bebas Berkeliaran di Bali

Admint LiSHAM, Oktober 2010
Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Hukum tak tinggal diam dengan beredarnya foto-foto mirip Gayus H.P. Tambunan dan seorang wanita mirip dengan Milana Anggraeni, istrinya. Keduanya dikabarkan saat itu berada di Bali, menonton pertandingan tenis internasional di Nusa Dua. Foto tersebut kemudian dimuat sejumlah media massa nasional. Terkait dugaan tersebut, Satgas pun membentuk tim penyelidik.

Enam orang di antaranya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian, kejaksaan, dan Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4R). Mereka ditunjuk oleh Satgas Anti-Mafia Hukum membantu menyelesaikan masalah ini.

"Tugas internal saja, informal. Ada beberapa orang, enam orang. Tugasnya untuk mencari informasi untuk memperjelas masalah ini. Kalau seandainya diperlukan upaya-upaya untuk perbaikan kepada Kapolri atau Menkumham. Karena tugas Satgas itu koordinasi, pemantauan, koreksi, dan monitoring. Jadi mencari tahu mana yang harus diperbaiki," ujar anggota Satgas Anti-Mafia Hukum Yunus Husein, Kamis (11/11).
Gayus memang telah membantah bahwa foto tersebut adalah dirinya. Sebaliknya, pihak Kepolisian membenarkan permohonan izin berobat oleh Gayus. Meski belum dipastikan kebenarannya, kasus ini telah memakan korban, yaitu pencopotan dan penahanan Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) beserta delapan anak buahnya yang ketika itu bertugas jaga.

Junaedi – Agung ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

Admin LiSHAM, 6 November 2010

Bertempat di ruang pendopo KPU Pemalang, rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang pada pemilu kada 2010, menetapkan H.Junaedi, SH.MM dan Mukti Agung Wibowo, ST sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dengan mendapat suara sah  sebanyak 264.224 (46,52 %).

Acara rapat pleno terbuka, dihadiri saksi dari pasangan nomor urut 2, H.Hirsom Mashuri, nomor urut 3, Tatang Kirana dan nomor urut 4 , Wardoyo; dari Panwaskab hadir Agus Khumaidi, Heri dan Sriyono,SH; Pasangan calon peserta pemilukada tidak ada yang hadir dan tidak alasan yang diberitahukan ke KPU.

Rapat pleno terbuka yang mengagendakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara sah dari 14 kecamatan dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dijaga ketat oleh personil keamanan dari Polres Pemalang dan petugas Satpol PP dengan jumlah besar. Hal ini karena satu hari sebelumnya ada kabar demo besar-besaran dari kelompok Andi Rustono dan ternyata pada pelaksanaan hari Sabtu gagal demo.

Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, dimulai dengan pembacaan tata tertib oleh Ketua KPU, H.M Arief Efendi, S.Sos, dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dari PPK oleh anggota KPU, Safrudin HS, S.IP dilanjutkan dengan pembacaan model DA oleh Zubaedah,S.Sos.dan berikut hasil lengkap perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (SAF).

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2010

No	Kecamatan	Yogo Dwijaya dan Sri Hartati	H.Sumadi Sugondo SE,MM,MSi dan Hj.Sukesi	H.Junaedi,SH,MM dan Mukti Agung Wibowo,ST	Dr.Kun Sriwibowo dan Endang Purwanti,SH
1	Moga	985	7.382	13.266	2.326
2	Pulosari	798	8.143	10.265	1.992
3	Belik	1.316	17.896	21.372	2.850
4	Watukumpul	740	7.200	18.133	2.814
5	Bodeh	481	8.589	12.591	2.381
6	Bantarbolang	622	10.706	20.155	3.468
7	Randudongkal	819	25.913	17.187	3.634
8	Pemalang	1.637	33.241	38.756	9.801
9	Taman	5.063	22.733	29.296	12.396
10	Petarukan	1.758	17.764	27.748	18.561
11	Ampelgading	646	8.611	14.002	4.982
12	Comal	729	8.495	12.638	16.269
13	Ulujami	730	9.091	20.952	12.857
14	Warungpring	490	4.015	7.863	2.787
	Jumlah	16.814	189.779	264.224	97.118
	%	2.96 %	33.42 %	46.52 %	17.10 %

Pemilukada Pemalang: Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Admin LiSHAM, 6 November 2010

 

Hasil Rapat Pleno

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

Tahun 2010

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA (%)
1	YUGO DWI JAYA & SRI HARTATI	16.814	2,96 %
2	H. SUMADI SUGONDO, SE.MM.Msi & Hj. SITI SUKESI	189.779	33,42 %
3	H. JUNAEDI, SH.MM & MUKTI AGUNG WIBOWO, ST	264.224	46,52 %
4	dr. KUN SRI WIBOWO, SpB & ENDANG PURWANTI, SH	97.118	17,10 %
JUMLAH		567.935	100 %

Suara Sah                                     =    567.935

Suara Tidak Sah                          =    27.804

Jml Suara Sah & Tidak Sah      =    595.739

Tingkat Kehadiran                       =    56,62 %

Bupati Terpilih Siap Bekerja

Admin LiSHAM, Oktober 2010
PEMALANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten  Pemalang tahun 2011 sudah bisa menjabarkan sesuai dengan visi dan misi Bupati Terpilih Pemilukada 2010. Seluruh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan anggota DPRD lainnya serta jajaran eksekutif diminta bisa menjabarkan program- program selama lima tahun ke depan itu.

Wakil Ketua DPRD H Noor Rosyadi SE MM menyampaikan hal itu usai memimpin rapat Badan Musyawarah dengan sekretaris daerah (setda) serta jajaran eksekutif kemarin. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai KUA, PPAS dan RAPBD tahun 2011. 

"Saya sudah ingatkan pada Sekda dan jajaran eksekutif, agar anggaran di tahun 2011 nanti bisa memprioritaskan pada program-program bupati terpilih sesuai dengan visi misi dan janji-janji  yang disampaikan pada saat kampanye, dimana program yang sangat mendesak dan berulang-ulang  disampaikan oleh calon bupati terpilih adalah memprioritas perbaikan infrastuktur yaitu jalan-jalan yang rusak, peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyaraka tidak mampu dengan dibangunnya gedung ruang perawatan kelas 2 dan kelas 3 sehingga bisa menampung peserta Jamkesnas dan Jamkesda," jelasnya.

Selain itu juga program peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan bagi calon investor untuk membuka usaha di Pemalang guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan penghasilan menuju masyarakat sejahtera.

Menurut Noor Rosyadi, pasangan  Junaedi/Agung dalam programnya juga lebih memperhatikan pada peningkatan dunia pendidikan dari tingkat TK/ Paud sampai dengan Perguruan Tinggi baik dari sarana prasarana, kualitas maupun kesejahteraannya.

Noor Rosyadi selaku Wakil Ketua DPRD dan Badan Anggaran akan menerjemahkan dan memperjuangkan visi misi dan janji kampanye Junaedi-Agung pada RAPBD tahun 2011 ini, khususnya yang paling mendesak adalah perbaikan jalan di semua wilayah Pemalang.

"Saya cek dan buktikan sendiri dengan keliling dari Ampelgading, Bodeh, Cikadu, Watukumpul, Belik dan Pulosari, kondisi jalannya tidak hanya jelek tapi sudah tidak layak lagi. Oleh karena itu DPRD akan ikut mendesak agar segera diperbaki," terangnya.

Dijelaskannya dalam  APBD tahun 2010 belanja ditarget Rp 1 trilyun lebih digunakan untuk belanja pegawai Rp 700 miliar  lebih. Sisanya dibagi ke beberapa sektor. Adapun pendapatan tahun 2010 ditarget Rp 910 miliar. Sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui DAU dan DAK. Sedangkan PAD Pemalang hanya Rp 71 miliar  sehingga terjadi defisit Rp 94 miliar. Sesuai dengan jadual rapat Bamus kemarin sudah mulai pembahasan KUA, PPAS dan APBD 2010.

"Mudah - mudahan 30 Desember 2011 nanti sudah bisa ditetapkan," tandasnya. Di sela-sela pembahasan tersebut DPRD juga akan memanfaatkan waktunya untuk membahas 8 raperda dengan target 30 Desember 2010 sudah bisa ditetapkan. Untuk mengejar target ini dewan akan melaksanakan lembur.(Radar Pemalang)

Pemilukada Pemalang: Pasangan Junaidi Agung Unggul di 11 Kecamatan

Admin LiSHAM, Oktober 2010

Pemilukada Pemalang yang dilaksanakan Minggu, 31 Oktober lalu, Pasangan calon bupati dan wakil Bupati Junaedi – Mukti Agung Wibowo meraih suara terbanyak.

Berikut Hasil Penghitungan Cepat Quik Count Pilkada Pemalang 2010 Berdasarkan Nomor Urut :

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1	Yugo Dwijaya-Sri Hartati	2.091 suara (2,23%)
2	Sumadi Sugondo-Siti Sukesi	33.720 suara (35,53%)
3	Junaedi – Mukti Agung Wibowo	43.691 suara (46,66%)
4	Kun Sriwibowo – Endang Purwanti	14.588 suara (15,58%)

Penghitungan yang diselenggarakan di KPU Kabupaten Pemalang tersebut menurut Ketua KPU HM Arief Efendi SSos, merupakan hasil sementara. Perolehan suara yang dihitung dalam penghitungan cepat hanya 70 persen dari jumlah suara sah. Pihaknya akan melakukan rekapitulasi resmi pada Sabtu 6/11 nanti tambahnya.

"Ini hanya informasi awal kepada masyarakat, karena kami tetap akan melaksanakan perhitungan secara manual sebagai dasar KPU untuk menetapkan calon bupati dan wakil bupati," intinya saya berterima kasih kepada semua lapisan masyarakat atas peran aktifnya dalam membantu terlaksananya Pemilukada pemalang dengan baik, lancar dan tenang, kata Arief.

Sementara, Optimisme atas kemenangan pasangan Junaedi – Mukti Agung Wibowo disampaikan ketua tim pemenangan Junaedi-Agung (Berjuang), Waluyo AT yang mengungkapkan bahwa pihaknya berani memastikan pasangan Junaedi-Agung menang. Hal itu terlihat dari perhitungan sementara KPU yang terpaut jauh dari pasangan lainnya.

Calon Bupati Pemalang H Junaedi SH MH yang diusung PDIP mencoblos pertama kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Minggu (31/10) sekitar pukul 07.30 WIB. Di TPS yang berada di lingkungan pendopo kabupaten tersebut pula Bupati Pemalang beserta keluarga juga mencoblos.

Juanedi didampingi istrinya mencoblos di urutan pertama dan kedua sebelum ada warga yang mengantre. "Kami optimistis menang satu putaran. Semoga perolehan suaranya bisa mencapai 70 persen," katanya.

Bupati Pemalang H Machroes didampingi istri dan anaknya mencoblos sekitar pukul 10.00 WIB. Usai mencoblos dia mengatakan, semua pasangan calon diharapkan bisa menerima hasil Pilkada. Sementara para calon diharapkan untuk siap menang ataupun kalah.

"PR bagi bupati yang baru, yakni tentang pengentasan kemiskinan. Kami selama ini telah berusaha untuk mengentaskan kemiskinan," ungkapnya seraya berharap Pilkada kali ini berlangsung objektif dan calon terpilih merupakan suara rakyat

Pemilukada Pemalang: Tingkat Partisipasi Masyarakat Rendah

Admin LiSHAM, Oktober 2010

PEMALANG - Partisipasi masyarakat pemilih pada Pemilukada 2010 yang baru saja digelar 31 Oktober 2010 lalu tidak lebih dari 50 persen. hal ini disampaikan Hakim Ketua Divisi Hukum KPU Pemalang. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat antara lain ; Pertama; Masyarkat sudah terlalu jenuh  dan apatis dengan pemilu.  Kedua: Figur calon Bupati yang kurang dikenal dimasyarkat. Sementara Ketua Panwas Agus Khumaedy MAg ketika dikonfirmasi terkait dengan tingkat keikutsertaan masyarakat mengatakan, pihaknya belum memiliki data mengenai tingkat kehadiran pemilih di TPS secara resmi, tetapi berdasarkan pemantauan Panwas di lapangan menunjukkan kedatangan pemilih ke TPS hanya 50 persen dari jumlah pemilih tetap. " Hal senada disampaikan Ilmanudin (Direktur LiSHAM), bahwa pola pikir masyarakat saat ini cenderung berubah dan apatis terhadap prosses politik, apakah itu Pileg, Pilpres, Pilgub bahkan saat ini Pilbup. Kita tidak menyalahkan masyarakat jika motivasi mereka datang ke TPS adalah uang sebagaimana yang terjadi saat ini di Pemilukada Pemalang. Masyarakat sudah bosan dengan banyaknya PIL (Pemilihan Langsung) yang terus dipaksakan untuk di konsumsi. Sementara masyakat selalu saja berada pada kestabilan ekonomi yang terus susah. Pemilihan Bupati, Gubernur, Anggota DPR dari tingkat daerah sampai pusat hanya ceremonial politik yang hanya membuang-buang uang  negara, sementara esensi dari pergantian instrumen keterwakilan aspirasi rakyat di DPR selalu saja hanya menjadi isapan jempol belaka, tambahnya.

Hendaknya sekarang pemerintah jangan selalu menyalahkan ke-apatisan masyarakat dalam proses politik. Harus ada yang dirubah dalam sistim pemilihan yang cenderung menghambur-hamburkan uang negara. Misalnya dengan mengembalikan pemilihan Bupati dan setingkat dengan itu dilakukan oleh DPRD saja dengan melibatkan perwakilan dari DPD dan Organisasi Masyarakat.

QUO VADIS PERSATUAN INDONESIA: RENUNGAN 82 TH SUMPAH PEMUDA

 Oleh: AS. Hikam

Admin LiSHAM, Oktober 2010

Sebagai sebuah negara-bangsa yang telah berusia cukup lama, 65 tahun, yang mengawali berdirinya melalui sebuah ikrar kesetiaan (pledge of allegiance) yang disebut Sumpah Pemuda, 17 tahun sebelumnya, yaitu pada 1928, perjalanan NKRI sudah cukup panjang. Kita telah bersama-sama sebagai bangsa menyusuri berbagai peristiwa sejarah dengan segala suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, kebanggaan dan yang kurang dapat dibanggakan, berikut harapan dan cita menuju masa depan yang lebih baik, sebuah Indonesia yang dibayangkan, dicita-citakan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa (the Founding Fathers) kita.

Kita tahu ada banyak hal yang patut kita syukuri sebagai anak bangsa sampai saat memperingati 82 tahun Sumpah Pemuda hari ini. Kita sekarang patut bangga disebut sebagai, dan termasuk dalam negara demokrasi terbesar ketiga di jagad ini, setelah India dan Amerika Serikat (AS). Kita patut bangga bahwa negeri kita mampu melaksanakan proses reformasi dari sistem otoriter menuju demokrasi dengan cukup mulus walaupun masih banyak tantangan yang harus kita lewati dan singkirkan. Kualitas anak bangsa, seperti ditunjukkan oleh generasi muda kita yang acap menggondol medali emas di bidang Fisika, Matematika, dan Kimia di panggung kompetisi internasional, adalah juga capaian yang patut kita syukuri dan banggakan. Pengakuan internasional yang memasukkan RI dalam negara-negara G-20, saya kira, juga merupakan sebuah fakta bahwa negeri kita tercinta ini meraih sukses di dalam pergaulan antar-bangsa.

Pada saat yang sama, kita juga harus jujur, bahwa ada berbagai kecenderungan (trends) yang secara tersirat menunjukkan kemunduran dan bahkan menciptakan rasa khawatir sebagai negara-bangsa di masa-masa yang akan datang. Kita sebagai bangsa tampaknya mengalami semacam krisis identitas yang, pada gilirannya, dapat memberantakkan kohesivitas kita sebagai sebuah kesatuan. Krisis yang bisa disebut dengan "krisis persatuan Indonesia" ini bukan suatu hal yang dapat kita remehkan atau kita anggap sepele. Sebab apabila krisis tersebut tak dapat diredam dan dihentikan, konsekuensi logisnya adalah didintegrasi dan hilangnya NKRI sebagai negara-bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Presiden Pertama RI, Dr.Ir. H. Soekarno, sering mengingatkan rakyat Indonesia melalui pidato-pidatonya, yang sangat memukau dan bersemangat itu, tentang asal-muasal nasionalisme atau kebangsaan Indonesia dengan mengutip sejarawan Perancis Ernest Renan. Sejarawan itu mengatakan bahwa alasan utama (raison d'etre) terbentuknya nasionalisme adalah karena rasa senasib sepenanggungan yang satu dari berbagai kelompok yang akhirnya mewujud dalam sebuah ikrar untuk membangun sebuah identitas baru berupa sebuah bangsa. Indonesia dan nasionalisme Indonesia sudah jelas mengikuti alur pikir ini, karena nasionalisme kita beridentitas pluralis (majemuk) dan tidak mengenal adanya dominasi kelompok mayoritas baik bahasa, agama, suku, ras, dsb. Itulah landasan normatif Persatuan Indonesia yang diikrarkan oleh para Pemuda yang mewakili elemen-elemen kemajemukan pada 82 tahun yang lalu.

Jika kita merefleksikan hal di atas, nyatalah bahwa krisi yang kita hadapi saat ini berakar pada pudarnya "rasion d'etre" kita sebagai bangsa, karena pudarnya kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan sebagai SATU bangsa. Ketika kita menghadapi penjajah, maka cukup mudah memobilisasi rasa senasib dan menjadi alat perjuangan yang ampuh. Kondisi keterjajahan merupakan kondisi ketertidasan yang paling puncak (ultimate) yang dirasakan oleh anak bangsa sehingga dapat menerobos sekat-sekat yang ada dan menciptakan sebuah kekuatan luar biasa yang disebut Nasionalisme Indonesia. Tetapi 65 tahun setelah merdeka, dinamika sejarah bangsa membawa kita kepada sebuah realitas baru yang sering membawa dampak negatif terhadap rasa bersatu tersebut dan bahkan mengancam untuk melenyapkannya.

Kita lihat sekarang, bagaimana realitas sosial dan politi kita yang sangat memprihatinkan. Sebagian anak bangsa, karena ideologi dan kepentingan kelompok, melakukan kekerasan terhadap sesama warganegara. Bahkan ada yang sampai "menghalalkan darah" sesama ummat beragama dan menciptakan kekerasan di antara mereka atas nama agama. Pembangunan ekonomi memang menciptakan kekayaan dan mobilitas vertikal, tetapi jika dihitung secara kuantitatif, masih terlalu banyak yang tertinggal dan bahkan terpuruk. Bukan karena mereka tidak mau maju, tetapi cara pembangunan ekonomi itu yang menciptakan jarak yang makin jauh antara si kaya dan si miskin. Sistem pendidikan kita memang menghasilkan individu-individu yang briian seperti para juara Olimpiade Fisika, Matematika dan Kimia tadi. Tetapi secara keseluruhan, sistem pendidikan kita justru tidak menciptakan kemajuan dan kemandirian dalam iptek dan industri karena terlalu berorientasi pada pencetakan sarjana. Malah kini ditengarai sedang terjadinya proses "kastanisasi" dalam sistem pendidikan karena munculnya sekolah-sekolah internasional yang mahal dan tidak berorientasi pada pendidikan untuk rakyat.

Realitas inilah yang menyumbang bagi percepatan erosi atas landsan kebangsaan dan persatuan bangsa. Bangsa kita mengalami "atomisme sosial", yaitu kecenderungan memikirkan diri sendiri dan acuh terhadap yang lain. Contoih paling anyar adalah statemen Ketua DPR mengenai Tsunami di Mentawai yang, menurut saya, sangat melukai perasaan anak bangsa di pulau tersebut. Juga ucapan terhadap kemarahan publik mengenai jalan-jalan anggota DPR ke Yunani yang sangat tidak cerdas dan terkesan arogan. Ini semua akan semakin menjauhkan rakyat dan membuatnya juga acuh terhadap elitenya serta terhadap kewajiban sebagai warganegara. Dunia politik bukan lagi menjadi arena memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan publik, tetapi arena mencari, mempertahankan dan memperluas kuasa untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Jika krisis ini tak juga reda, maka bangsa ini juga akan ringkih karena tidak ada lagi semangat untuk saling bantu dan bertahan menghadapi ancaman baik dari dalam dan dari luar. Nasionalisme kemudian dipersempit menjadi sekadar loyalitas terhadap kelompok, ideologi, dan kepentingan jangka pendek. Ujung-ujungnya, Indonesia yang diperjuangkan oleh kaum muda 82 th lalu dan diproklamasikan oleh para pendiri bangsa 65 tahun lalu, bisa saja hanya tinggal catatan sejarah. Sejarah dari sebuah bangsa besar yang lenyap karena hilangnya kebersamaan dan persatuan.

Semoga anggota Lions Club yang memiliki etos menolong, melayani, dan kebersamaan ini bisa menjadi salah satu pihak yang peduli untuk terus memupuk rasa persatuan memalui kegiatan-kegiatannya di seluruh penjuru tanah air. Saya mengharapkan LC beisa memrkuat dan memperluas jejaringnya bersama organisasi masyarakat sipil lain, termasuk ormas agama seperti NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, Matakin, Parisadha Hindu Dharma, dsb. Saya yakin dengan kegiatan LC maka kita masih akan bisa bertahan dan bahkan membangkitkan lagi etos nasionalisme di masa-masa datang.

Pemilukada Pemalang: Seorang PNS di Laporkan ke Panwaslukada

Admin LiSHAM, 28 October 2010

Taman - Seseorang yang bekerja sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Taman dilaporkan ke Panwaslukada Pemalng. Pasalnya yang bersangkutan diduga membagikan uang untuk mendukung pasangan cabup dan cawabup tertentu. pada kamis 28 Oktober kemarin yang bersangkutan dipanggil ke Balai Desa Taman untuk dimintai keterangan. Ketika dikonfirmasi LiSHAM, kepada salah satu perangkat desa yang tidak mau disebutkan namanya bahwa inisial dari yang bersangkutan adalah T dan berprofesi  sebagai guru, dia mengaku memang dititipin uang per amplop 35 ribu rupiah, tambahnya. Sementara T pada saat dikonfirmasi mengatakan, itu uang titipan ko dari Suyuti. yang seblumnya dikasih Taufik. Uang tersebut ditaruh dalam amplop sejumlah 70 buah dan mengetahui kalau di dalamnya terdapat stiker cabup-cawabup tertentu. Karena dia tidak mengenali siapa saja relawannya, ibu ini berinisiatif untuk mengubah nominal uang yang ada di dalam amplop, karena amplopnya terlalu banyak. Nominal disesuaikan dengan kerja masing-masing relawan mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 35 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ke Slamet dan Karnadi. Aksi bagi uang itu ketahuan begitu Slamet membagi amplop tersebut ke warga di Desa Taman. Beberapa warga melaporkan ke Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Subana, hingga mereka yang terlibat dikumpulkan semua di balai desa untuk klarifikasi. Klarifikasi dipimpin oleh Panwascam Rohman. Terpisah anggota Panwaslu Kabupaten Pemalang Sriyono SH SPd saat dikonfirmasi membenarkan adanya kasus di Desa Taman tersebut. "Kalau melihat kasusnya itu sudah masuk dalam ranah pidana," kata dia singkat. Sementara beberapa ketua tim kampanye saat dikonfirmasi mengatakan aksi bagi-bagi uang seperti yang terjadi di Taman tidak masuk dalam ranah pidana maupun money politics. Menurut Waluyo, Ketua Tim Kampanye Berjuang kepada wartawan mengatakan, bahwa disebut money politics kalau dibagikan pada saat kampanye. Sementara Ketua Tim Kampanye Berkumandang Ikmaludin Azis mengemukakan tidak ada sejarah yang membuat calon terpilih batal dilantik hanya karena politik uang (cd)

Mbah Maridjan Kini Telah Berpulang

Admin LiSHAM, Oktober 2010
Informasi yang simpang siur terkait dengan keadaan Mbah Maridjan akhirnya terjawab. Juru kunci gunung Merapi Mbah Maridjan dikabarkan meninggal karena tidak mau turun gunung untuk ikut mengungsi ketika Merapi meletus Selasa sore (26/10).

Mbah Maridjan yang pernah menjadi Rais Ranting NU Kinahrejo selanjutnya diangkat menjadi wakil rais di MWC NU Cangkringan. Ia merupakan figur setia yang selalu mendampingi Merapi, apapun kondisinya. Namanya mulai dikenal luas saat Merapi meletus pada tahun 2006 lalu.

Mbah Maridjan yang dilahirkan pada tahun 1927, mulai menjabat sebagai wakil juru kunci pada tahun 1970 selanjutnya menerima jabatan secara resmi sebagai sejak tahun 1982. Sosok ini selalu menjadi rujukan bagi para pendaki Merapi untuk melakukan pendakian bahkan masyarakat setempat juga menunggu instruksinya untuk mengungsi jika Merapi akan meletus.

Berbeda dengan kesannya di publik yang ‘keras kepala’, ia merupakan orang yang humoris sehingga para tamunya langsung merasa akrab. Joke-joke segar keluar dari bibirnya dan membikin para tamu tertawa ngakak tanpa rasa sungkan.

Kini, Merapi telah kehilangan penunggu setianya. Mbah Maridjan menolak ikut mengungsi, apapun risikonya, 40 tahun ia mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Sebuah tekad yang tak masuk akal, kecuali dilihat dari perspektif budaya Jawa.

Hangrungkepi momongane, melindungi dan setia sampai akhir kepada sesuatu yang dulu pernah diamanahkan oleh Sultan HB IX (almarhum) kepada mbah Maridjan. Ia bagaikan prajurit yang tak mau meninggalkan posnya, walaupun nyawa taruhannya.

Pemilukada Pemalang; Banyak Keterlibatan PNS

Admin LiSHAM, Oktober 2010

Pemilukada Pemalang yang akan dilaksanakan pada 31 Oktober  2010 nanti, kini semakin menjadi perhatian banyak pihak. Dukung mendukungpun semakin tidak dapat dihindari lagi, mulai dari kelompok -kelompok pengajian sampai pada organisasi kemasyarakatan yang lebih besar.Bahkan diduga ada indikasi keterlibatan PNS yang berperan aktif sebagai perseorangan maupun institusi. Hal ini disampaikan oleh Ir. Cari Antony bendahara tim Pemenangan Yugo Dwijaya. Cari melihat bahwa, Panwaslu mestinya lebih sigap dan teliti dalam merespon setiap keterlibatan PNS. Wong mereka (PNS) terang-terangan terlibat baik dalam mengarahkan maupun dalam memobilisasi massa, tambahnya.

cari menegaskan, kesepakatan-kesepakatan yang sudah diamini bersama untuk Pemilukada lebih bersih dan bermartabat mestinya dapat laksanakan semua pihak. keterlibatan PNS merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan itu dan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Khumaedi Ketua Panwas Pemalang mengatakan, bahwa keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai sulit diberantas.  Negara sudah mempunyai peraturan yang menyatakan pelarangan keterlibatan PNS ini sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : 07 tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaan Pemilukada beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS adalah :

1. Ikut serta sebagai peserta dan/ atau pelaksana kampanye,
2. Penggunaan anggaran pemerintah untuk mensukseskan proses pencalonan dan kampanye,
3. Penggunaan fasilitas negara yang terkait jabatannya,
4. Membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye,
5. Menjadi anggota PPK,PPS dan KPPS tanpa ijin atasan langsung,
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan pada pasangan calon tertentu, dsb.

Keterlibatan PNS dalam Pilkada memang paling sering ditemui dalam kasus kepala daerah yang mencalonkan diri lagi (incumbent). Selain masalah pemberian sanksi administratif tersebut, khumaedi melihat masalah pengawasan juga menjadi alasan lain sulitnya memberantas fenomena keterlibatan PNS ini.

Sejauh ini, belum ada PNS yang pernah diproses secara hukum karena keterlibatannya dalam pilkada. Kalau pun mereka dilaporkan, selalu tida ada tindak lanjut. "Lembaga-lembaga untuk follow-up juga merupakan lembaga pemerintahan, sehingga penerapan sanksi akan sulit.

Ribuan Massa Hadiri Kampanye Putaran Akhir SUKSES

Admin, LiSHAM. Senin, 25 Oktober 2010.

Putaran akhir kampanye rapat umum pasangan Sumadi Sugondo, MM. MSI, dan Siti Sukesih dimeriahkan dengan menghadirkan band anak-anak muda asli daerah Pemalang yang besar di ibu kota “TipeX”. Dalam kampanye putaran akhir ini, ribuan masa pendukung pasangan SUKSES terlihat sangat menikmati hiburan yang dipersembahkan panitia di lapangan sepakbola kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang .

Hadir dalam rapat umum tersebut ketua umum P.Golkar Pemalang H.Rois Faisal, Ketua DPD P.Golkar Jateng Nor Achmad, tim kampanye “Sukses”, para tokoh lintas partai , pengurus dan para simpatisan .

Acara kampanye rapat umum dibuka oleh H.Rois Faisal dan dilanjutkan orasi Nor Achmad, yang meminta peserta kampanye untuk memenangkan pasangan SUKSES dengan cara “Cerdas”. Selannjutnya Orasi dilanjutkan oleh tokoh politik wanita asal Pemalang Hj.Aminah  yang juga mengajak peserta kampanye untuk memenangkan pasangan SUKSES. Pada kampanye ini juga, disampaikan pernyataan sikap tokoh lintas  partai untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi kemenangan pasangan ini.

Sementara, H.Sumadi Sugondo, SE. MM. MSi. dalam orasi politiknya menjabarkan visi, misi dan programnya, untuk Mewujudkan Kabupaten Pemalang Yang Makmur, Berbudi dan Lestari”. dia juga mengingatkan agar tetap menjalankan Pemilukada ini dengan menjaga keamanan, lebih dewasa dan tidak mudah terpancing provokasi yang menjadikan terganggunya keamanan di Pemalang. 

Sementara Hakim, ketua bidang hukum dan Monitoring KPU saat di konfirmasi LiSHAM terkait dengan pelanggaran kampanye menyatakan bahwa, selama rapat umum berlangsung yang dilakukan oleh 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada jenis pelanggaran berat yang dilakukan. Saya senang, masyarakat kita semakin dewasa dalam berpolitik, mudah-mudahan ini akan terus dapat dipertahankan, harapnya.(ckd)

Pemilukada Pemalang; Kotak Suara Mulai di Sebar

Admin LiSHAM, Oktober 2010

Malam Minggu, mulai pukul 23.00 WIB rencananya seluruh anggota sekretariat KPUD Pemalang mulai menata kotak suara yang akan segera didistribukan ke PPKdiseluruh Kabupaten Pemalang. Sebelum penataan kotak beserta isinya dimulai, Ketua KPU HM.Arief Efendi,S.Sos didampingi seluruh anggota KPUD Pemalang  memimpin do’a bersama agar dalam pelaksanaan pemilukada Minggu, 31 Oktober 2010 dapat berjalan aman, lancar dan damai.

Distribusi logistik pemilukada  dari KPU ke PPK di perkirakan akan memakan waktu selama tiga hari, mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober 2010. Adapun jadwal distribusi mulai hari minggu adalah kecamatan Pemalang, Ampelgading dan Ulujami. Untuk hari Senin, ada 3 kecamatan : Kecamatan Randudongkal, Warungpring dan Moga. Selanjutnya pada hari ketigauntuk 8 kecamatan sisanya.

Sarif berharapdalam proses distribusi  tidak mengalamai kendala keamanan sehingga tidak berakibat pada molornya waktu. Sisa waktu Pemilukada yang saat ini tinggal menunggu hari saja, mengharuskan kita semua bekerja ekstra keras, rapi dan menghindar kesalahn sekecil apapun. sehingga pada hari H pemilukada nanti tidak ada masalah yang berkaitan dengan teknis. tandasnya.

Hal senada disampaikan Hakim ketua monitoring dan hukum KPUD Pemalang, bahwa perlu adanya kerjasama semua pihak demi kelancaran pelaksanaan Pemilu dan pentahapanya, terutama kedewasaan masing-masing pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.Untuk lancarnya pendistribusian logistik Pemilukada, ketua KPU melakukan koordinasi dengan Kapolres Pemalang dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh PPK bersama para Kapolsek masing-masing kecamatan. (ckd)

Pemilukada Pemalang:Gondo Janjikan Insentif Buat RT/RW

Dok. LiSHAM

Admin LiSHAM, Oktober 2010

Upaya untuk menarikan simpatik dan berharap banyak dukungan dari warga Pemalang terus dilancarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati H Sumadi Sugondo SE MM MSi dan Hajjah Siti Sukesi. Salah satu strateginya, berjanji meningkatkan kesejahteran masyarakat Pemalang pada umumnya dan khususnya para ketua RT dan RW.

Koordinator tim kampanye pemenangan Sumadi Sugondo-Siti Sukesi, Andi Rustono menuturkan, kegiatan masa kampanye untuk calon bupatinya itu telah terprogram rapi, baik kampanye terbuka maupun tertutup. Untuk kampanye tertutup yang diselenggarakan pada hari ini, menggelar pertemuan bersama ketua-ketua RT dan RW di beberapa titik untuk menyampaikan program-program calon bupatinya untuk lima tahun mendatang.

”Acara pertemuan dalam kegiatan kampanye tertutup semacam ini dibagi dalam tiga titik dan sebagai intinya untuk menyampaikan program pasangan calon bupati,” katanya kepada Radar, di sela-sela kegiatan kampanye tertutup di rumahnya, Senin (18/10) kemarin. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada semua ketua RT/RW, lanjut Andi, sudah dirancang program pemberian insentif.

“Keberadaan ketua RT dan RW itu sangat strategis. Mereka sering dijadikan sebagai tempat mengadu dan menyelesaikan masalah warga yang ada di lingkungannya, baik bersifat pemerintahan maupun soal pembangunan. Karena itu, calon bupati Sumadi Sugondo – Siti Sukesi ini sangat berkomitmen dan siap akan memperhatikannya,” ujar dia. Dia menjelaskan, kampanye tertutup yang dibagi dalam tiga titik yaitu wilayah Comal ditempatkan di Desa Wonokromo, wilayah Pemalang di Kelurahan Paduraksa. Sedangkan untuk wilayah Randudongkal di tempatkan di Desa Randudongkal. Adapun pesertanya masing-masing wilayah kurang lebihnya mencapai seratus orang yaitu perwakilan dari ketua RT dan RW yang ada.(sumber radar)

Sosialisasi Pemilu Semakin Gencar dilakukan

Admin LiSHAM, Oktober 2010. 

Untuk semakin mengenalkan para Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta pemilukada, KPU Pemalang memperbanyak penempelan  poster hingga 10.000 poster di tempat yang strategis. Penempelen poster Peserta Pemilukada Pemalang mengambil tempat  keramaian seperti di pasar-pasar, warung makan, sekolah, kantor instansi/dinas  pemerintah, tempat perbelanjaan, terminal, stasiun dan wilayah TPS.

Untuk mendukung itu, KPU Pemalang jga melibatkan mobil sosialisasi keliling yang disertai corong besar, berangkat dari KPU menuju pasar Bojongbata kec.Pemalang, Pasar Paduraksa kec.Pemalang, pasar Banjardawa kec. Taman, pasar Gondang kec.Taman, pasar Blimbing kec. Ampelgading, pasar besar Comal, pasar Ulujami, terminal bayangan  (pusat grosir Comal), pasar besar Petarukan, pasar Beji kec.Taman, Pasar Besar Pemalang, Pasar Anyar, dan Terminal Pemalang (KPU). 

Secara terus menerus KPU Kabupaten Pemalang mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan benar dan cerdas pada Minggu, 31 Oktober 2010 dengan menginformasikan sepanjang jalan sambil berhenti di tempat yang strategis untuk menempelkan poster peserta pemilukada, dan terkadang sambil menjelaskan tahapan pemiluka kepada masyarakat.Seringkali masyarakat meminta poster peserta pemilukada untuk ditempel di rumahnya masing-masing. 

Abdul Hakim sebagai ketua  monitoring KPU Pemalang menyampaikan, bahwa kita tidak akan pernah lelah untuk men-sosialisasikan teknis pemilu dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. dia menambahkan, kita semua berharap agar Pemalang dapat menjalankan pemilu ini dengan baik, jujur dan bermartabat.dan tanpa dukungan dari semua pihak ini tidak akan dapat tercapai, tandasnya.(ck)

Kapanye Pasangan GONDO - SUKESIH Melibatkan Ribuan Pendukung

Admin. LiSHAM.

Kamis, 21 Oktober 2010. 

Kampanye terbuka menjelang putaran terakhir yang dilakukan pasangan Sugondo, MM. MSI. dan Hj. Siti Sukesih ini kemarin melibatkan  banyak pendukung. Ribuan pendukung yang datang dari 2 DAPIL di selatan ini memenuhi lapangan Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Dalam kampanye tersebut tim pemenangan SUKSES (Sugondo -Sukesih) menurunkan dalang Kentus dari Tegal sebagai jurkamnya. Dalang unik ini terlihat sangat piawai berorasi dan menarik perhatian masa sekalipun hujan deras mewarnai kampanye ini.

Dalam yel-yel yang diteriakan pendukung SUKSES ataupun juru kampanye, lebih menekankan kepada kesiapan pasangan calon Bupati yang merupakan pasangan asli pemalang. Kentus dalam orasinya  mengatakan; labih dari 50 tahun kita telah merdeka, maka tidak mungkin kita mau lagi dijajah dalam bentuk apapun.Pemalang memiliki banyak kader yang layak untuk dijual apalagi untuk membangun Kabupaten Pemalang ini tanpa harus mendatangkan pemimpin dari wilayah lain.tandasnya. Jika kita ingin berubah, maka kita yang harus menentukanya.tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Sumadi Sugondo sebagai calon bupati, ia menyampaikan bahwa untuk membuat sebuah perubahan maka akan kita lakukan sendiri. kita tidak perlu mendatangkan orang lain untuk memimpin Kabupaten Pemalang. Pak Gondo (redaksi), juga berharap dukungan dari masyarakat untuk bersatu padu, bahu membahu membangun pemalang bersama-sama. sedangkan dalam kampanye tersebut, Siti Sukesih yang hadir 20 menit lebih awal tidak memberikan statmen apa-apa.

Selain di rapat umum di Desa Sima Kecamatan Moga, Kampanye rapat umum oleh pasangan nomor urut 2 ini juga dilakukan di wilayah yaitu di desa Paduraksa dan di lapangan Banjardawa kecamatan Taman. Tim monitoring kampanye  yang dipimpin Abdul hakim S.Hi didampingi Safrudin HS, S.IP, Edy Purwanto, SE dan Danti, juga menyambangi kampanye tertutup pasangan nomor 4 di kec.Moga.

Untuk kampanye tertutup pasangan nonor urut 4 di Hotel Moga Indah kecamatan Moga dengan jumlah peserta 250 orang. Hadir pasangan calon Bupati dr Kun Sriwibowo dan calon wakil Bupati Endang Purwanti, SH. Acara kampanye diawali dengan bacaan pembukaan basmallah dan dilanjutkan sambutan oleh ketua tim kampanye Ikmaludin Aziz . Ikmal meminta kader PKS dan peserta kampanye untuk memenangkan pasangan ideal Kun – Endang.

Sebelum dimulai, acara lebih banyak diisi dengan mendendangkan lagu dan musik, serta diajari yel-yel untuk “Kumandang menang” yang dipimpin ketua tim kampanye.

Agung -Junaedi kampanye ke pasar-pasar

Admin, LishamOktober 2010

Banyak cara kampanye untuk menarik simpati dari masyarakat salah satunya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor  Junaidi -Agung. Pasangan ini lebih memilih jemput bola mengunjungi pasar Pagi kecamatan Pemalang, pasar kecamatan Petarukan dan pasar kecamatan Comal. Meski cara ini sudah digunakan oleh pasangan calon yang lain tetapi tim pemenangan Junaidi Agung menganggap tidak masalah.

Pemberangkatan rombongan diringi puluhan mobil dan  kendaraan roda dua langsung menuju ke pasar Pagi Pemalang dilanjutkan ke pasar Petarukan dan berakhir di pasar Comal. Kampanye kali ini tanpa penyampaian visi, misi dan program pasangan calon. Pasangan Junaedi – Agung hanya menyalami para pedagang dan pengunjung yang saat itu dilalui rombongan pemilik nomor urut 3, sambil mengingatkan untuk mencoblos nomor urut 3 pada Minggu , 31 Oktober 2010.

lishm 

Tim kampanye lainnya melakukan penempelan dan penyebaran stiker/gambar pasangan Junaedi – Agung kepada para pedagang dan pengunjung pasar yang kebetulan dilalui. 

Ndi duite ko ora dimai! itulah setidaknya keluh para pedangang yang kebetulan disalami pasangan calaon Bupati dan Wakil Bupati ini. menyikapi permintaan masyarakat pedagang yang meminta langsung salaman kasap kedua pasangan ini hanya tersenyum.

sembari berlalu, tim pemenangan Junaidi-Agung  menunjukan tiga jari sebagai simbol nomer urut pasangan yang mesti di pilih nanti.

Tiga Pasangan Calon Bupati Dilaporkan Panwas

PEMALANG - Kampanye Pemilukada Pemalang baru saja di mulai.ditandai dengan penyampaian visi misi dan pawai bersama calon Bupati/Wakil Bupati. sayangnya kampanye dihari pertama ini sudah diwarnai sejumlah pelanggaran. sekalipun Panwaslu menilai bahwa pelanggaran tersebut bersifat administratif dan telah dilaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)Pemalang.

Ketua Panwaslu Agus Khumaedy menuturkan, ini adalah pelanggaran ringan karena tidak berlawanan dengan undang-undang atau peraturan daerah. tetapi akan sangat indah jika semua saling menjaga kometmen yang telah mereka sepakati.
Tiga pasangan yang dilaporkan ke KPU karena pelanggaran administratif tersebut adalah Yugo Dwijaya, H Junaedi SH MM – Mukti Agung Wibowo ST, H Sumadi Sugondo SE MM MSi-Hj Siti Sukesih.

Menurut Panwas, pelanggaran administratif yang dilakukan Yugo Dwijaya adalah mengganti ketidak hadiran wakilnya Sri Hartati yang berhalangan hadir dalam kampanye bersama tersebut dengan salah satu pendukungnya Sri Jumaliyah SH.

Sementara H Junaedi SH MM - Mukti Agung Wibowo ST dan H Sumadi Sugondo SE MM MSi - Hj Siti Sukesih dilaporkan karena pelanggaran administratif yang sama yakni menggunakan kendaraan terbuka dan melibatkan jumlah masa yang banyak, Imbuhnya.
Padahal telah ada kesepakatan untuk tidak memobilisasi masa besar-besaran termasuk jenis kendaraan yang digunakan yang kecil- kecil," jelasnya menerangkan.

Sementara untuk pasangan dr Kun Sri Wibowo - Endang Purwanti dinilai tidak melakukan pelanggaran meskipun saat pawai bersama juga melibatkan massa yang banyak.

Potensi Kerawanan Pemilukada Pemalang

Pesta demokrasi daerah/lokal adalah hajatan politik hasil buah gerakan reformasi. Pemilukada langsung merupakan salah satu wujud reformasi politik dengan maksud memindahkan peran oligarki anggota DPRD ke pemegang langsung kedaulatan rakyat.

Yang namanya pesta demokrasi, wajar bila dalam penyelenggaraannya saja butuh pendanaan yang banyak. Pendanaan pemilihan pemimpin daerah yang biasanya hanya dinikmati oleh kalangan anggota dewan , sekarang berubah dan cakupannya lebih luas. Bayangkan bila setiap kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilukada langsung dirata-rata menghabiskan 10 (sepuluh) milyar lebih , maka dana yang besar tersebut diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang benar dan berkualitas .

Berangkat dari pemimpin terpilih inilah, warga masyarakat berharap mendapat berkah yaitu kepemimpinan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik, lebih bisa memberi harapan akan peningkatan/pertumbuhan ekonomi dan kualitas kesejahteraan rakyat dalam banyak bidang kehidupan.

Kebanyakan orang awam selalu memandang, mengkritisi dan memberi sorotan tajam dalam pemilukada adalah pertama, bahwa pelaksanaan pemilukada langsung banyak menyerap anggaran APBD yang besar. Kedua, bahwa pemilukada langsung selalu memunculkan potensi kerawanan dalam bentuk ketidakstabilan politik, konflik dan kerusuhan sosial.

Potensi kerawanan muncul karena beberapa sebab antara lain :

1. Potensi konflik akibat adanya mobilisasi massa. Biasanya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah, karena tidak siang kalah, berusaha mengerahkan massanya untuk melakukan protes dengan menghujat, mencaci maki, berkata kotor, menuduh adanya kecurangan dan lainnya yang ditujukan kepada para penyelenggara pemilukada dan berusaha menghalangi penetapan pasangan calon terpilih.
2. Potensi konflik akibat kampanye negatif antar pasangan calon. Kampanye hitam selalu mewarnai pada tahapan kampanye bahkan dimasa tenang. Kampanye ini biasanya berbau SARA, fitnah dan provokasi sehingga memancing emosi para pemilih. Celakanya bisa kampanye hitam ini menang, maka pasangan calon terpilih adalah pasangan calon pemimpin daerah yang bermental premanisme, mental korup dan bertindak dengan menghalalkan dengan segala cara.
3. Potensi konflik akibat premanisme politik. Premanisme politik dalam pemilukada muncul ditandai dengan kegiatan money politik berupa serangan fajar, serangan dhuha bahkan dengan bantuan religius. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dipaksa untuk menggiring pemilih tertentu dan memenangkan pasangan calon tertentu, tanpa tahu benar bagaimana rekam jejak pasangan calon. Suara rakyat dibeli dengan paksa, ancaman dan intimidasi. Pemaksaan kehendak dengan slogan “pokoke” atas berbagai sinyalemen kecurangan harus diatasi saat itu juga, tanpa melihat aturan main yang berlaku dan tanpa mengedepankan proses hukum.
4. Potensi konflik akibat kecurangan dalam proses pemilukda. Bila ini benar terjadi, maka ada yang salah dalam penyelenggaraan. Bisa saja ada ketidaknetralan penyelenggara, tidak profesionalnya para penyelenggara pemilukada, atau tidak konsistennya penyelenggara dalam mengendalikan jadwal, tahapan dan program pemilukda.Bisa juga akibat premanisme politik yang dilakukan oleh para peserta pemilukada maupun tekanan partai politik pengusung dan tekanan incumbent untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
5. Potensi konflik akibat perbedaan penafsiran aturan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada.

Melalui percermatan atas pelaksanaan pemilukada langsung periode pertama, maka pelajaran berharga yang harus dipedomani para penyelenggara dan para pemangku kepentingan pemilukada lansung antara lain :

1. Profesionalisme dan kenetralan KPUD.
2. Konsistensi peran partai politik dalam mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Konsistensi peran partisipasi para pemilih cerdas untuk pemilukada.
4. Konsistensi dukungan anggaran dari Pemerintah daerah dan DPRD.
5. Konsistensi dukungan Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan.

Insyaallah dengan kerjasama KPUD dan para pemangku kepentingan dalam pemiluka lansung, suasana dan iklim aman , damai dan sejuk akan tercipta. Sukses pelaksanaan dan sukses hasil pemilukada sangat dinantikan masyarakat Pemalang.

Gunakan hak pilih anda dengan benar dan cerdas. Pilih pemimpin yang berkualitas , jangan memilih pemimpin dengan jalan pintas. Selamat berpemilukada langsung , Minggu, 31 Oktober 2010.

Safrudin HS, S.IP ,Anggota KPUD Pemalang