Pemilukada Pemalang: Seorang PNS di Laporkan ke Panwaslukada

Admin LiSHAM, 28 October 2010

Taman - Seseorang yang bekerja sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Taman dilaporkan ke Panwaslukada Pemalng. Pasalnya yang bersangkutan diduga membagikan uang untuk mendukung pasangan cabup dan cawabup tertentu. pada kamis 28 Oktober kemarin yang bersangkutan dipanggil ke Balai Desa Taman untuk dimintai keterangan. Ketika dikonfirmasi LiSHAM, kepada salah satu perangkat desa yang tidak mau disebutkan namanya bahwa inisial dari yang bersangkutan adalah T dan berprofesi  sebagai guru, dia mengaku memang dititipin uang per amplop 35 ribu rupiah, tambahnya. Sementara T pada saat dikonfirmasi mengatakan, itu uang titipan ko dari Suyuti. yang seblumnya dikasih Taufik. Uang tersebut ditaruh dalam amplop sejumlah 70 buah dan mengetahui kalau di dalamnya terdapat stiker cabup-cawabup tertentu. Karena dia tidak mengenali siapa saja relawannya, ibu ini berinisiatif untuk mengubah nominal uang yang ada di dalam amplop, karena amplopnya terlalu banyak. Nominal disesuaikan dengan kerja masing-masing relawan mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 35 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ke Slamet dan Karnadi. Aksi bagi uang itu ketahuan begitu Slamet membagi amplop tersebut ke warga di Desa Taman. Beberapa warga melaporkan ke Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Subana, hingga mereka yang terlibat dikumpulkan semua di balai desa untuk klarifikasi. Klarifikasi dipimpin oleh Panwascam Rohman. Terpisah anggota Panwaslu Kabupaten Pemalang Sriyono SH SPd saat dikonfirmasi membenarkan adanya kasus di Desa Taman tersebut. "Kalau melihat kasusnya itu sudah masuk dalam ranah pidana," kata dia singkat. Sementara beberapa ketua tim kampanye saat dikonfirmasi mengatakan aksi bagi-bagi uang seperti yang terjadi di Taman tidak masuk dalam ranah pidana maupun money politics. Menurut Waluyo, Ketua Tim Kampanye Berjuang kepada wartawan mengatakan, bahwa disebut money politics kalau dibagikan pada saat kampanye. Sementara Ketua Tim Kampanye Berkumandang Ikmaludin Azis mengemukakan tidak ada sejarah yang membuat calon terpilih batal dilantik hanya karena politik uang (cd)