Lisham

Jumat, 29 Oktober 2010

QUO VADIS PERSATUAN INDONESIA: RENUNGAN 82 TH SUMPAH PEMUDA

 Oleh: AS. Hikam
Admin LiSHAM, Oktober 2010
Sebagai sebuah negara-bangsa yang telah berusia cukup lama, 65 tahun, yang mengawali berdirinya melalui sebuah ikrar kesetiaan (pledge of allegiance) yang disebut Sumpah Pemuda, 17 tahun sebelumnya, yaitu pada 1928, perjalanan NKRI sudah cukup panjang. Kita telah bersama-sama sebagai bangsa menyusuri berbagai peristiwa sejarah dengan segala suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, kebanggaan dan yang kurang dapat dibanggakan, berikut harapan dan cita menuju masa depan yang lebih baik, sebuah Indonesia yang dibayangkan, dicita-citakan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa (the Founding Fathers) kita.

Kita tahu ada banyak hal yang patut kita syukuri sebagai anak bangsa sampai saat memperingati 82 tahun Sumpah Pemuda hari ini. Kita sekarang patut bangga disebut sebagai, dan termasuk dalam negara demokrasi terbesar ketiga di jagad ini, setelah India dan Amerika Serikat (AS). Kita patut bangga bahwa negeri kita mampu melaksanakan proses reformasi dari sistem otoriter menuju demokrasi dengan cukup mulus walaupun masih banyak tantangan yang harus kita lewati dan singkirkan. Kualitas anak bangsa, seperti ditunjukkan oleh generasi muda kita yang acap menggondol medali emas di bidang Fisika, Matematika, dan Kimia di panggung kompetisi internasional, adalah juga capaian yang patut kita syukuri dan banggakan. Pengakuan internasional yang memasukkan RI dalam negara-negara G-20, saya kira, juga merupakan sebuah fakta bahwa negeri kita tercinta ini meraih sukses di dalam pergaulan antar-bangsa.

Pada saat yang sama, kita juga harus jujur, bahwa ada berbagai kecenderungan (trends) yang secara tersirat menunjukkan kemunduran dan bahkan menciptakan rasa khawatir sebagai negara-bangsa di masa-masa yang akan datang. Kita sebagai bangsa tampaknya mengalami semacam krisis identitas yang, pada gilirannya, dapat memberantakkan kohesivitas kita sebagai sebuah kesatuan. Krisis yang bisa disebut dengan "krisis persatuan Indonesia" ini bukan suatu hal yang dapat kita remehkan atau kita anggap sepele. Sebab apabila krisis tersebut tak dapat diredam dan dihentikan, konsekuensi logisnya adalah didintegrasi dan hilangnya NKRI sebagai negara-bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Presiden Pertama RI, Dr.Ir. H. Soekarno, sering mengingatkan rakyat Indonesia melalui pidato-pidatonya, yang sangat memukau dan bersemangat itu, tentang asal-muasal nasionalisme atau kebangsaan Indonesia dengan mengutip sejarawan Perancis Ernest Renan. Sejarawan itu mengatakan bahwa alasan utama (raison d'etre) terbentuknya nasionalisme adalah karena rasa senasib sepenanggungan yang satu dari berbagai kelompok yang akhirnya mewujud dalam sebuah ikrar untuk membangun sebuah identitas baru berupa sebuah bangsa. Indonesia dan nasionalisme Indonesia sudah jelas mengikuti alur pikir ini, karena nasionalisme kita beridentitas pluralis (majemuk) dan tidak mengenal adanya dominasi kelompok mayoritas baik bahasa, agama, suku, ras, dsb. Itulah landasan normatif Persatuan Indonesia yang diikrarkan oleh para Pemuda yang mewakili elemen-elemen kemajemukan pada 82 tahun yang lalu.


Jika kita merefleksikan hal di atas, nyatalah bahwa krisi yang kita hadapi saat ini berakar pada pudarnya "rasion d'etre" kita sebagai bangsa, karena pudarnya kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan sebagai SATU bangsa. Ketika kita menghadapi penjajah, maka cukup mudah memobilisasi rasa senasib dan menjadi alat perjuangan yang ampuh. Kondisi keterjajahan merupakan kondisi ketertidasan yang paling puncak (ultimate) yang dirasakan oleh anak bangsa sehingga dapat menerobos sekat-sekat yang ada dan menciptakan sebuah kekuatan luar biasa yang disebut Nasionalisme Indonesia. Tetapi 65 tahun setelah merdeka, dinamika sejarah bangsa membawa kita kepada sebuah realitas baru yang sering membawa dampak negatif terhadap rasa bersatu tersebut dan bahkan mengancam untuk melenyapkannya.

Kita lihat sekarang, bagaimana realitas sosial dan politi kita yang sangat memprihatinkan. Sebagian anak bangsa, karena ideologi dan kepentingan kelompok, melakukan kekerasan terhadap sesama warganegara. Bahkan ada yang sampai "menghalalkan darah" sesama ummat beragama dan menciptakan kekerasan di antara mereka atas nama agama. Pembangunan ekonomi memang menciptakan kekayaan dan mobilitas vertikal, tetapi jika dihitung secara kuantitatif, masih terlalu banyak yang tertinggal dan bahkan terpuruk. Bukan karena mereka tidak mau maju, tetapi cara pembangunan ekonomi itu yang menciptakan jarak yang makin jauh antara si kaya dan si miskin. Sistem pendidikan kita memang menghasilkan individu-individu yang briian seperti para juara Olimpiade Fisika, Matematika dan Kimia tadi. Tetapi secara keseluruhan, sistem pendidikan kita justru tidak menciptakan kemajuan dan kemandirian dalam iptek dan industri karena terlalu berorientasi pada pencetakan sarjana. Malah kini ditengarai sedang terjadinya proses "kastanisasi" dalam sistem pendidikan karena munculnya sekolah-sekolah internasional yang mahal dan tidak berorientasi pada pendidikan untuk rakyat.

Realitas inilah yang menyumbang bagi percepatan erosi atas landsan kebangsaan dan persatuan bangsa. Bangsa kita mengalami "atomisme sosial", yaitu kecenderungan memikirkan diri sendiri dan acuh terhadap yang lain. Contoih paling anyar adalah statemen Ketua DPR mengenai Tsunami di Mentawai yang, menurut saya, sangat melukai perasaan anak bangsa di pulau tersebut. Juga ucapan terhadap kemarahan publik mengenai jalan-jalan anggota DPR ke Yunani yang sangat tidak cerdas dan terkesan arogan. Ini semua akan semakin menjauhkan rakyat dan membuatnya juga acuh terhadap elitenya serta terhadap kewajiban sebagai warganegara. Dunia politik bukan lagi menjadi arena memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan publik, tetapi arena mencari, mempertahankan dan memperluas kuasa untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Jika krisis ini tak juga reda, maka bangsa ini juga akan ringkih karena tidak ada lagi semangat untuk saling bantu dan bertahan menghadapi ancaman baik dari dalam dan dari luar. Nasionalisme kemudian dipersempit menjadi sekadar loyalitas terhadap kelompok, ideologi, dan kepentingan jangka pendek. Ujung-ujungnya, Indonesia yang diperjuangkan oleh kaum muda 82 th lalu dan diproklamasikan oleh para pendiri bangsa 65 tahun lalu, bisa saja hanya tinggal catatan sejarah. Sejarah dari sebuah bangsa besar yang lenyap karena hilangnya kebersamaan dan persatuan.

Semoga anggota Lions Club yang memiliki etos menolong, melayani, dan kebersamaan ini bisa menjadi salah satu pihak yang peduli untuk terus memupuk rasa persatuan memalui kegiatan-kegiatannya di seluruh penjuru tanah air. Saya mengharapkan LC beisa memrkuat dan memperluas jejaringnya bersama organisasi masyarakat sipil lain, termasuk ormas agama seperti NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, Matakin, Parisadha Hindu Dharma, dsb. Saya yakin dengan kegiatan LC maka kita masih akan bisa bertahan dan bahkan membangkitkan lagi etos nasionalisme di masa-masa datang.

Kamis, 28 Oktober 2010

Pemilukada Pemalang: Seorang PNS di Laporkan ke Panwaslukada

Admin LiSHAM, 28 October 2010
Taman - Seseorang yang bekerja sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Taman dilaporkan ke Panwaslukada Pemalng. Pasalnya yang bersangkutan diduga membagikan uang untuk mendukung pasangan cabup dan cawabup tertentu. pada kamis 28 Oktober kemarin yang bersangkutan dipanggil ke Balai Desa Taman untuk dimintai keterangan. Ketika dikonfirmasi LiSHAM, kepada salah satu perangkat desa yang tidak mau disebutkan namanya bahwa inisial dari yang bersangkutan adalah T dan berprofesi  sebagai guru, dia mengaku memang dititipin uang per amplop 35 ribu rupiah, tambahnya.
Sementara T pada saat dikonfirmasi mengatakan, itu uang titipan ko dari Suyuti. yang seblumnya dikasih Taufik. Uang tersebut ditaruh dalam amplop sejumlah 70 buah dan mengetahui kalau di dalamnya terdapat stiker cabup-cawabup tertentu. Karena dia tidak mengenali siapa saja relawannya, ibu ini berinisiatif untuk mengubah nominal uang yang ada di dalam amplop, karena amplopnya terlalu banyak. Nominal disesuaikan dengan kerja masing-masing relawan mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 35 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ke Slamet dan Karnadi.

Aksi bagi uang itu ketahuan begitu Slamet membagi amplop tersebut ke warga di Desa Taman. Beberapa warga melaporkan ke Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Subana, hingga mereka yang terlibat dikumpulkan semua di balai desa untuk klarifikasi. Klarifikasi dipimpin oleh Panwascam Rohman.
Terpisah anggota Panwaslu Kabupaten Pemalang Sriyono SH SPd saat dikonfirmasi membenarkan adanya kasus di Desa Taman tersebut. "Kalau melihat kasusnya itu sudah masuk dalam ranah pidana," kata dia singkat.

Sementara beberapa ketua tim kampanye saat dikonfirmasi mengatakan aksi bagi-bagi uang seperti yang terjadi di Taman tidak masuk dalam ranah pidana maupun money politics. Menurut Waluyo, Ketua Tim Kampanye Berjuang kepada wartawan mengatakan, bahwa disebut money politics kalau dibagikan pada saat kampanye. Sementara Ketua Tim Kampanye Berkumandang Ikmaludin Azis mengemukakan tidak ada sejarah yang membuat calon terpilih batal dilantik hanya karena politik uang (cd)

Rabu, 27 Oktober 2010

Mbah Maridjan Kini Telah Berpulang

Admin LiSHAM, Oktober 2010
Informasi yang simpang siur terkait dengan keadaan Mbah Maridjan akhirnya terjawab. Juru kunci gunung Merapi Mbah Maridjan dikabarkan meninggal karena tidak mau turun gunung untuk ikut mengungsi ketika Merapi meletus Selasa sore (26/10).

Mbah Maridjan yang pernah menjadi Rais Ranting NU Kinahrejo selanjutnya diangkat menjadi wakil rais di MWC NU Cangkringan. Ia merupakan figur setia yang selalu mendampingi Merapi, apapun kondisinya. Namanya mulai dikenal luas saat Merapi meletus pada tahun 2006 lalu.

Mbah Maridjan yang dilahirkan pada tahun 1927, mulai menjabat sebagai wakil juru kunci pada tahun 1970 selanjutnya menerima jabatan secara resmi sebagai sejak tahun 1982. Sosok ini selalu menjadi rujukan bagi para pendaki Merapi untuk melakukan pendakian bahkan masyarakat setempat juga menunggu instruksinya untuk mengungsi jika Merapi akan meletus.

Berbeda dengan kesannya di publik yang ‘keras kepala’, ia merupakan orang yang humoris sehingga para tamunya langsung merasa akrab. Joke-joke segar keluar dari bibirnya dan membikin para tamu tertawa ngakak tanpa rasa sungkan.

Kini, Merapi telah kehilangan penunggu setianya. Mbah Maridjan menolak ikut mengungsi, apapun risikonya, 40 tahun ia mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Sebuah tekad yang tak masuk akal, kecuali dilihat dari perspektif budaya Jawa.

Hangrungkepi momongane, melindungi dan setia sampai akhir kepada sesuatu yang dulu pernah diamanahkan oleh Sultan HB IX (almarhum) kepada mbah Maridjan. Ia bagaikan prajurit yang tak mau meninggalkan posnya, walaupun nyawa taruhannya.

Selasa, 26 Oktober 2010

Pemilukada Pemalang; Banyak Keterlibatan PNS

Admin LiSHAM, Oktober 2010

Pemilukada Pemalang yang akan dilaksanakan pada 31 Oktober  2010 nanti, kini semakin menjadi perhatian banyak pihak. Dukung mendukungpun semakin tidak dapat dihindari lagi, mulai dari kelompok -kelompok pengajian sampai pada organisasi kemasyarakatan yang lebih besar.Bahkan diduga ada indikasi keterlibatan PNS yang berperan aktif sebagai perseorangan maupun institusi. Hal ini disampaikan oleh Ir. Cari Antony bendahara tim Pemenangan Yugo Dwijaya. Cari melihat bahwa, Panwaslu mestinya lebih sigap dan teliti dalam merespon setiap keterlibatan PNS. Wong mereka (PNS) terang-terangan terlibat baik dalam mengarahkan maupun dalam memobilisasi massa, tambahnya.
cari menegaskan, kesepakatan-kesepakatan yang sudah diamini bersama untuk Pemilukada lebih bersih dan bermartabat mestinya dapat laksanakan semua pihak. keterlibatan PNS merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan itu dan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Khumaedi Ketua Panwas Pemalang mengatakan, bahwa keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai sulit diberantas.  Negara sudah mempunyai peraturan yang menyatakan pelarangan keterlibatan PNS ini sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : 07 tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaan Pemilukada beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS adalah :
  1. Ikut serta sebagai peserta dan/ atau pelaksana kampanye,
  2. Penggunaan anggaran pemerintah untuk mensukseskan proses pencalonan dan kampanye,
  3. Penggunaan fasilitas negara yang terkait jabatannya,
  4. Membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye,
  5. Menjadi anggota PPK,PPS dan KPPS tanpa ijin atasan langsung,
  6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan pada pasangan calon tertentu, dsb.
Keterlibatan PNS dalam Pilkada memang paling sering ditemui dalam kasus kepala daerah yang mencalonkan diri lagi (incumbent). Selain masalah pemberian sanksi administratif tersebut, khumaedi melihat masalah pengawasan juga menjadi alasan lain sulitnya memberantas fenomena keterlibatan PNS ini.

Sejauh ini, belum ada PNS yang pernah diproses secara hukum karena keterlibatannya dalam pilkada. Kalau pun mereka dilaporkan, selalu tida ada tindak lanjut. "Lembaga-lembaga untuk follow-up juga merupakan lembaga pemerintahan, sehingga penerapan sanksi akan sulit.

Senin, 25 Oktober 2010

Ribuan Massa Hadiri Kampanye Putaran Akhir SUKSES

Admin, LiSHAM. Senin, 25 Oktober 2010.
Putaran akhir kampanye rapat umum pasangan Sumadi Sugondo, MM. MSI, dan Siti Sukesih dimeriahkan dengan menghadirkan band anak-anak muda asli daerah Pemalang yang besar di ibu kota “TipeX”. Dalam kampanye putaran akhir ini, ribuan masa pendukung pasangan SUKSES terlihat sangat menikmati hiburan yang dipersembahkan panitia di lapangan sepakbola kelurahan Mulyoharjo kecamatan Pemalang .

Hadir dalam rapat umum tersebut ketua umum P.Golkar Pemalang H.Rois Faisal, Ketua DPD P.Golkar Jateng Nor Achmad, tim kampanye “Sukses”, para tokoh lintas partai , pengurus dan para simpatisan .
Acara kampanye rapat umum dibuka oleh H.Rois Faisal dan dilanjutkan orasi Nor Achmad, yang meminta peserta kampanye untuk memenangkan pasangan SUKSES dengan cara “Cerdas”. Selannjutnya Orasi dilanjutkan oleh tokoh politik wanita asal Pemalang Hj.Aminah  yang juga mengajak peserta kampanye untuk memenangkan pasangan SUKSES. Pada kampanye ini juga, disampaikan pernyataan sikap tokoh lintas  partai untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi kemenangan pasangan ini.

Sementara, H.Sumadi Sugondo, SE. MM. MSi. dalam orasi politiknya menjabarkan visi, misi dan programnya, untuk Mewujudkan Kabupaten Pemalang Yang Makmur, Berbudi dan Lestari”. dia juga mengingatkan agar tetap menjalankan Pemilukada ini dengan menjaga keamanan, lebih dewasa dan tidak mudah terpancing provokasi yang menjadikan terganggunya keamanan di Pemalang. 

Sementara Hakim, ketua bidang hukum dan Monitoring KPU saat di konfirmasi LiSHAM terkait dengan pelanggaran kampanye menyatakan bahwa, selama rapat umum berlangsung yang dilakukan oleh 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada jenis pelanggaran berat yang dilakukan. Saya senang, masyarakat kita semakin dewasa dalam berpolitik, mudah-mudahan ini akan terus dapat dipertahankan, harapnya.(ckd)

Minggu, 24 Oktober 2010

Pemilukada Pemalang; Kotak Suara Mulai di Sebar

Malam Minggu, mulai pukul 23.00 WIB rencananya seluruh anggota sekretariat KPUD Pemalang mulai menata kotak suara yang akan segera didistribukan ke PPKdiseluruh Kabupaten Pemalang. Sebelum penataan kotak beserta isinya dimulai, Ketua KPU HM.Arief Efendi,S.Sos didampingi seluruh anggota KPUD Pemalang  memimpin do’a bersama agar dalam pelaksanaan pemilukada Minggu, 31 Oktober 2010 dapat berjalan aman, lancar dan damai.

Distribusi logistik pemilukada  dari KPU ke PPK di perkirakan akan memakan waktu selama tiga hari, mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober 2010. Adapun jadwal distribusi mulai hari minggu adalah kecamatan Pemalang, Ampelgading dan Ulujami. Untuk hari Senin, ada 3 kecamatan : Kecamatan Randudongkal, Warungpring dan Moga. Selanjutnya pada hari ketigauntuk 8 kecamatan sisanya.

Sarif berharapdalam proses distribusi  tidak mengalamai kendala keamanan sehingga tidak berakibat pada molornya waktu. Sisa waktu Pemilukada yang saat ini tinggal menunggu hari saja, mengharuskan kita semua bekerja ekstra keras, rapi dan menghindar kesalahn sekecil apapun. sehingga pada hari H pemilukada nanti tidak ada masalah yang berkaitan dengan teknis. tandasnya.

Hal senada disampaikan Hakim ketua monitoring dan hukum KPUD Pemalang, bahwa perlu adanya kerjasama semua pihak demi kelancaran pelaksanaan Pemilu dan pentahapanya, terutama kedewasaan masing-masing pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.Untuk lancarnya pendistribusian logistik Pemilukada, ketua KPU melakukan koordinasi dengan Kapolres Pemalang dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh PPK bersama para Kapolsek masing-masing kecamatan. (ckd)