Tokoh Muda NU: Saatnya Bicara Nasionalisme

Ilmanudin, S,HI

LiSHAM, Radikalisme agama yang akhir akhir ini merebak di tengah tengah masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebenarnya masih bisa dicegah, asal para penentu kebijakan serius melakukannya.

Demikian disampaikan oleh Ilmanudin, S.HI, pada saat memberikan sambutan pada Halaqoh Ulama se-jawa Tengah 28/05/2011 lalu. Saatnya semua pihak bergerak khususnya tokoh muda NU untuk turut serta membendung paham radikal yang saat ini sudah mengancam kesatuan bangsa.

NKRI dengan idiologi pancasila tidak bisa digantikan dengan apapun. karena terbukti sampai saat ini pancasila mampu memberikan jawaban atas persoalan bangsa yang terus saja terjadi. kita harus mampu menajalankan amanat pendahulu kita untuk mengaawal Pancasila sampai kapanpun, tambahnya,

hadapan ratusan peserta Halaqoh Ulama se Jawa Tengah Sabtu (28/5) di Hotel Gren Mandarin Kota Pekalongan.

Semenatara KH. Masdar menyampaikan, penyebab utama kelompok radikalis tidak sejalan dengan kelompok lain karena ingin menjalankan piagam Jakarta yang memuat tujuh kata dalam sila pertama Pancasila dan hal itu akan terus dilakukan sepanjang keinginan mereka belum terpenuhi.

Jika Nahdlatul Ulama menolak usulan dari masyarakat Indonesia Timur agar tidak mencantumkan tujuh kata dalam sila pertama dalam Pancasila, Indonesia tidak bisa seperti sekarang ini, dimana dari Sabang sampai Meraoke masih tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, munculnya banyak kelompok radikalisme di bumi Indonesia sebenarnya tidak semata mata ingin memperjuangkan negara islam sebagaimana yang didengar selama ini, akan tetapi lebih kepada persoalan ekonomi dan rasa keadilan yang terkoyak. Untuk mencegahnya salah satu caranya menurut Masdar ialah meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan rasa keadilan di tengah tengah masyarakat.

"Jadi tidak bisa hanya menyalahkan mereka yang berbuat radikal, sementara akar permasalahannya tidak pernah disentuh oleh penentu kebijakan," ujarnya.

Hal senada dikatakan KH. As'ad Ali Said Wakil Ketua Umum PBNU saat memberikan paparannya dimana sesungguhnya masalah radikalisme agama tidakhanya disebabkan oleh keinginan mendirikan negara Islam di Indonesia, akan tetapi lebih karena penyelenggara negara tidak dapat menjalankan amanat rakyat.

Kegiatan halaqoh Ulama se Jawa Tengah sendiri di selenggarakan oleh Nurul Maiyyah Indonesia (NMI), yang berlangsung selama dua hari 28-29 Mei 2011 mengambil tema "Radikalisme Agama dan Problem Kebangsaan Upaya Merekronstruksi Nasionalisme untuk NKRI " menghadirkan nara sumber KH Masdar Farid Mas'udi, MA Rais Syuriyah PBNU, KH. As'ad Ali Said Wakil Ketua Umum PBNU, Prof. DR. Nasarudin Umar Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Kemudian Prof. DR. Bambang Pranowo Ketua YKPP Kemenhan RI, Nasir Abbas Pengamat Terorisme dan DR. Hasyim Asy'ari Pakar Hukum Tata Negara UNDIP Semarang. (Cd)

Halaqoh Ulama se-Jawa Tengah: Radikalisme Agama Bisa Dibendung

LiSHAM, Pekalongan, 29 Mei 2011
Radikalisme agama yang akhir akhir ini merebak di tengah tengah masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama islam sebenarnya masih bisa dicegah, asal para penentu kebijakan serius melakukannya.

Demikian dikatakan Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Masdar Farid Mas'udi di hadapan ratusan peserta Halaqoh Ulama se-Jawa Tengah, Sabtu (28/5), di Hotel Gren Mandarin Kota Pekalongan.Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PBNU KH As'ad Ali Said.
Menurut Masdar, penyebab utama kelompok radikalis tidak sejalan dengan kelompok lain karena ingin menjalankan piagam Jakarta yang memuat tujuh kata dalam sila pertama Pancasila dan hal itu akan terus dilakukan sepanjang keinginan mereka belum terpenuhi.

Jika Nahdlatul Ulama menolak usulan dari masyarakat Indonesia Timur agar tidak mencantumkan tujuh kata dalam sila pertama dalam Pancasila, Indonesia tidak bisa seperti sekarang ini, dimana dari Sabang sampai Meraoke masih tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, munculnya banyak kelompok radikalisme di bumi Indonesia sebenarnya tidak semata mata ingin memperjuangkan negara islam sebagaimana yang didengar selama ini, akan tetapi lebih kepada persoalan ekonomi dan rasa keadilan yang terkoyak. Untuk mencegahnya salah satu caranya menurut Masdar ialah meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan rasa keadilan di tengah tengah masyarakat.

"Jadi tidak bisa hanya menyalahkan mereka yang berbuat radikal, sementara akar permasalahannya tidak pernah disentuh oleh penentu kebijakan," ujarnya.

Hal senada dikatakan KH As'ad Ali Said. Menurutnya, masalah radikalisme agama tidakhanya disebabkan oleh keinginan mendirikan negara Islam di Indonesia, akan tetapi lebih karena penyelenggara negara tidak dapat menjalankan amanat rakyat.

Sementara itu, Salahuddin Utusan dari PCNU Jepara meminta kepada PBNU untuk dapat membuat pedoman pelaksanaan (juklak) strategi dan tehnik membendung radikalisme dan PBNU didesak untuk segera merespon keinginan cabang.

Kegiatan halaqoh Ulama se Jawa Tengah yang berlangsung selama dua hari 28-29 Mei 2011 mengambil tema "Radikalisme Agama dan Problem Kebangsaan Upaya Merekronstruksi Nasionalisme untuk NKRI" menghadirkan nara sumber KH Masdar Farid Mas'udi, MA Rais Syuriyah PBNU, KH. As'ad Ali Said Wakil Ketua Umum PBNU, Prof. DR. Nasarudin Umar Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Kemudian Prof. DR. Bambang Pranowo Ketua YKPP Kemenhan RI, Nasir Abbas Pengamat Terorisme dan DR. Hasyim Asy'ari Pakar Hukum Tata Negara UNDIP Semarang.