Prihatin Gerakan Radikalisme, Ulama se-Jateng Gelar Halaqoh

 

 24/05/2011 19:09

Merebaknya gerakan radikalisme agama dan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang hingga saat ini belum ada penanganan dari pemerintah secara serius membuat para ulama Nahdlatul Ulama prihatin. Pasalnya, jika gerakan ini dibiarkan, tidak saja mengancam nilai nilai kebangsaan saja, akan tetapi lebih dari itu dapat merugikan Islam sebagai agama dan Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar negara.

Melihat kondisi hal tersebut, para ulama se Jawa Tengah yang diprakarsai Nurul Maiyyah Indonesia dan Habib Muhammad Luthfy bin Ali bin Hasyim bin Yahya Rais Am Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah  sebagai penasehat, berencana menggelar halaqoh dengan tema "Radikalisme agama dan problem kebangsaan: Upaya merekronstruksi nasionalisme untuk NKRI".

Acara yang akan berlangsung di Hotel Gren Mandarin Pekalongan tanggal 28 dan 29 Mei 2011 akan diisi oleh nara sumber antara lain KH Masdar Farid Mas'udi (Rais Syuriyah PBNU), H As'ad Ali Said (Wakil Ketua Umum PBNU), Dr Abdul Aziz (Anggota KPU), Prof Dr Bambang Pranowo, MSc (Ketua YKPP Kemenhan RI), Nasir Abbas (Pegamat terorisme) dan Dr Hasyim Asy'ari (Pakar Hukum Tata Negara Undip).

Ketua panitia halaqoh Ilmanuddin, SHI kepada LiSHAM, Jum'at (27/5)  mengatakan, gerakan radikalisme agama saat ini sudah pada tingkat yang membahayakan bagi stabilitas nasional, maka kontribusi pemikiran dari para ulama dan para ahli untuk disampaikan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah merupakan kebutuhan yang mendesak.

Dikatakan, kontribusi pemikiran dari para ulama demi keutuhan NKRI sangat dibutuhkan, apalagi gerakan ini telah masuk ke ranah pelajar yang merupakan kader kader penerus kepemimpinan bangsa maka gerakan ini harus dibendung.

Cakdien sapaan akrabnya berharap, undangan peserta utusan dari pengurus cabang syuriyah dan tanfidziyah Nahdlatul Ulama se Jawa Tengah dapat direspon dengan baik untuk bersama sama membahas persoalan bangsa dan kontribusi pemikiran dari para kiai untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan terutama menyelamatkan dari bahaya radikalisme agama.

Kegiatan halaqoh yang mendapat dukungan penuh dari Habib Luthfy dan Pengurus PBNU diharapkan mampu menghasilakan beberapa keputusan penting untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai masalah, termasuk langkah strategis untuk membentengi paham paham radikal yang semakin gencar di tengah tengah masyarakat. (Ad)



Haul KH Said bin KH. Armia ke 37, Giren akan dihadiri Muhaimin Iskandar

LiSHAM, 22 Juni 2011

Haul KH. Said bin KH Armia pondok pesantren Giren, Tegal, Jawa Tengah pada hari ini, rencanannya akan dihadiri oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB.

Rangkaian acara Haul yang dimulai semalam, dihadiri ribuan jamaah dari wilayah sekitar kota Tegal. acara yang diawali dengan istighosah dan tausiah yang diisi oleh kyai Ahmad bin Kyai Said dan Ky Chasani bin Ky Said berlangsung Khidmat.

banyak pejabat yang hadir pada acara malam hari dari lingkungan pemerintah kabupaten dan kota tegal bahkan rencanannya Muhaimin Iskandar bakal hadir pada pelaksanaan haul siang 22/6/11 siang ini.

Kehadiran Muhaimin ke Ponpes Giren, Tegal memang dikhawatirkan banyak orang akan membawa-bawa pesantren kearah politik praktis. Apalagi kondisi PKB Muhaimin yang saat ini sedang mengalami krisis kader dan kepercayaan diri.

kehadiran Muhaimin dianggap sebagian orang hanya sebagai sarana untuk mencari dukungan pesantren dan tokoh-tokoh didalamnya terhadap partainya.

Sementara Ust. Hasbuni salah seorang panitia haul menyampaikan bahwa, kami membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun untuk hadir menimba ilmu di Giren. mestinya bukan pa Muhaimin saja yang hadir disini, tetapi seluruh pejabat bila perlu hadir mengikuti pengajian agar bangsa dan negara ini lebih dingin dan sejuk, ujarnya.Kami mengundang semuanya, silahkan hadir dan ngaji bersama di Giren, imbuhnya. (CD)

Tokoh Muda NU: Saatnya Bicara Nasionalisme

Ilmanudin, S,HI

LiSHAM, Radikalisme agama yang akhir akhir ini merebak di tengah tengah masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebenarnya masih bisa dicegah, asal para penentu kebijakan serius melakukannya.

Demikian disampaikan oleh Ilmanudin, S.HI, pada saat memberikan sambutan pada Halaqoh Ulama se-jawa Tengah 28/05/2011 lalu. Saatnya semua pihak bergerak khususnya tokoh muda NU untuk turut serta membendung paham radikal yang saat ini sudah mengancam kesatuan bangsa.

NKRI dengan idiologi pancasila tidak bisa digantikan dengan apapun. karena terbukti sampai saat ini pancasila mampu memberikan jawaban atas persoalan bangsa yang terus saja terjadi. kita harus mampu menajalankan amanat pendahulu kita untuk mengaawal Pancasila sampai kapanpun, tambahnya,

hadapan ratusan peserta Halaqoh Ulama se Jawa Tengah Sabtu (28/5) di Hotel Gren Mandarin Kota Pekalongan.

Semenatara KH. Masdar menyampaikan, penyebab utama kelompok radikalis tidak sejalan dengan kelompok lain karena ingin menjalankan piagam Jakarta yang memuat tujuh kata dalam sila pertama Pancasila dan hal itu akan terus dilakukan sepanjang keinginan mereka belum terpenuhi.

Jika Nahdlatul Ulama menolak usulan dari masyarakat Indonesia Timur agar tidak mencantumkan tujuh kata dalam sila pertama dalam Pancasila, Indonesia tidak bisa seperti sekarang ini, dimana dari Sabang sampai Meraoke masih tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, munculnya banyak kelompok radikalisme di bumi Indonesia sebenarnya tidak semata mata ingin memperjuangkan negara islam sebagaimana yang didengar selama ini, akan tetapi lebih kepada persoalan ekonomi dan rasa keadilan yang terkoyak. Untuk mencegahnya salah satu caranya menurut Masdar ialah meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan rasa keadilan di tengah tengah masyarakat.

"Jadi tidak bisa hanya menyalahkan mereka yang berbuat radikal, sementara akar permasalahannya tidak pernah disentuh oleh penentu kebijakan," ujarnya.

Hal senada dikatakan KH. As'ad Ali Said Wakil Ketua Umum PBNU saat memberikan paparannya dimana sesungguhnya masalah radikalisme agama tidakhanya disebabkan oleh keinginan mendirikan negara Islam di Indonesia, akan tetapi lebih karena penyelenggara negara tidak dapat menjalankan amanat rakyat.

Kegiatan halaqoh Ulama se Jawa Tengah sendiri di selenggarakan oleh Nurul Maiyyah Indonesia (NMI), yang berlangsung selama dua hari 28-29 Mei 2011 mengambil tema "Radikalisme Agama dan Problem Kebangsaan Upaya Merekronstruksi Nasionalisme untuk NKRI " menghadirkan nara sumber KH Masdar Farid Mas'udi, MA Rais Syuriyah PBNU, KH. As'ad Ali Said Wakil Ketua Umum PBNU, Prof. DR. Nasarudin Umar Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Kemudian Prof. DR. Bambang Pranowo Ketua YKPP Kemenhan RI, Nasir Abbas Pengamat Terorisme dan DR. Hasyim Asy'ari Pakar Hukum Tata Negara UNDIP Semarang. (Cd)

Halaqoh Ulama se-Jawa Tengah: Radikalisme Agama Bisa Dibendung

LiSHAM, Pekalongan, 29 Mei 2011
Radikalisme agama yang akhir akhir ini merebak di tengah tengah masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama islam sebenarnya masih bisa dicegah, asal para penentu kebijakan serius melakukannya.

Demikian dikatakan Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Masdar Farid Mas'udi di hadapan ratusan peserta Halaqoh Ulama se-Jawa Tengah, Sabtu (28/5), di Hotel Gren Mandarin Kota Pekalongan.Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PBNU KH As'ad Ali Said.
Menurut Masdar, penyebab utama kelompok radikalis tidak sejalan dengan kelompok lain karena ingin menjalankan piagam Jakarta yang memuat tujuh kata dalam sila pertama Pancasila dan hal itu akan terus dilakukan sepanjang keinginan mereka belum terpenuhi.

Jika Nahdlatul Ulama menolak usulan dari masyarakat Indonesia Timur agar tidak mencantumkan tujuh kata dalam sila pertama dalam Pancasila, Indonesia tidak bisa seperti sekarang ini, dimana dari Sabang sampai Meraoke masih tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, munculnya banyak kelompok radikalisme di bumi Indonesia sebenarnya tidak semata mata ingin memperjuangkan negara islam sebagaimana yang didengar selama ini, akan tetapi lebih kepada persoalan ekonomi dan rasa keadilan yang terkoyak. Untuk mencegahnya salah satu caranya menurut Masdar ialah meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan rasa keadilan di tengah tengah masyarakat.

"Jadi tidak bisa hanya menyalahkan mereka yang berbuat radikal, sementara akar permasalahannya tidak pernah disentuh oleh penentu kebijakan," ujarnya.

Hal senada dikatakan KH As'ad Ali Said. Menurutnya, masalah radikalisme agama tidakhanya disebabkan oleh keinginan mendirikan negara Islam di Indonesia, akan tetapi lebih karena penyelenggara negara tidak dapat menjalankan amanat rakyat.

Sementara itu, Salahuddin Utusan dari PCNU Jepara meminta kepada PBNU untuk dapat membuat pedoman pelaksanaan (juklak) strategi dan tehnik membendung radikalisme dan PBNU didesak untuk segera merespon keinginan cabang.

Kegiatan halaqoh Ulama se Jawa Tengah yang berlangsung selama dua hari 28-29 Mei 2011 mengambil tema "Radikalisme Agama dan Problem Kebangsaan Upaya Merekronstruksi Nasionalisme untuk NKRI" menghadirkan nara sumber KH Masdar Farid Mas'udi, MA Rais Syuriyah PBNU, KH. As'ad Ali Said Wakil Ketua Umum PBNU, Prof. DR. Nasarudin Umar Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Kemudian Prof. DR. Bambang Pranowo Ketua YKPP Kemenhan RI, Nasir Abbas Pengamat Terorisme dan DR. Hasyim Asy'ari Pakar Hukum Tata Negara UNDIP Semarang.